Kabar6- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten membenarkan adanya persoalan terkait bantuan sosial penanganan percepatan covid-19 di temukan suatu permasalahan yakni kesalahan data, ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
“Faktor yang pertama kemungkinan besar data tersebut tidak di update, dan faktor yang kedua mungkin data awal hanya sekedar memenuhi saja, tidak berdasarkan validasi dari bawah, sehingga begitu kita cek di lapangan ternyata banyak data yang tumpang tindih, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lain sebagainya, “tutur Kepala Perwakilan BPKP Banten Muhammad Masykur di pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (10/6/2020).
Terkait persoalan itu, Menurutnya, Pemerintah Pusat akan membentuk Big data yang sebagai acuan, tentunya membentuk Big data yang bisa dijadikan kunci untuk BPKP untuk terjun ke lapangan dalam rangka memastikan kebenaran data tersebut. Dalam kesempatan tersebut BPKP akan melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan terhadap bantuan sosial covid-19 di Provinsi Banten.
“Karena begitu kita ambil data dari pemerintah pusat dan di bandingkan dengan data dari Pemerintah daerah banyak di temukan double data, ini permasalahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu kami ingin memastikan dan meyakinkan bahwa data dari pemerintah pusat dan daerah itu betul-betul sinkron, sehingga penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 tepat sasaran”, terangnya.
**Baca juga: Demokrat Belum Tentukan Arah Dukungan di Pilkada Pandeglang.
Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita sangat mengapresiasi BPKP, karena berkat kinerja BPKP, Pemerintah daerah merasa sangat terbantu dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan transparan.
“hal ini terbukti Pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut turut, itu berkat bimbingan pengawalan, asistensi dari BPKP Banten, “katanya.(Aep)
