Kabar6-Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Budi Santoso, menyebut, seharusnya setiap warga miskin sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Hal tersebut melihat jumlah penanggungan biaya PBI dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang jumlahnya hampir satu juta.
Namun faktanya, masih banyak warga miskin yang justru belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun status kepesertaannya non aktif.
Ketua Komisi III DPRD Lebak, Bangbang SP, mengatakan, persoalan tersebut terletak pada data. Karena jika hampir 800 ribu penanggungan biaya PBI dari pusat, maka logikanya warga miskin di Lebak sudah masuk dalam JKN. Apalagi ditambah dari provinsi dan kabupaten.
“Yang misteri yang 800 ribu orang yang PBI APBN datanya belum jelas. Jangan-jangan double atau bukan orang Lebak,” kata Bangbang kepada Kabar6.com, Jumat (19/8/2022).
Bangbang mengungkapkan, sayangnya pemerintah daerah sangat kesulitan mendapatkan data by name by address 800 ribu PBI APBN tersebut.
“Dinsos pernah menyampaikan sulit mendapatkan data nya dari BPJS, hanya diberi data global saja,” ujar politisi Gerindra ini.
BPJS Kesehatan, kata Bangbang, harus transparan mengenai data tersebut agar Dinsos bisa melakukan verifikasi.
“Problemnya pasti di data, makanya saya harap BPJS bisa transparan. Berikan data detailnya biar diverifikasi oleh Dinsos sampai ke desa, saya yakin dari situ warga kurang mampu tercover semua,” katanya.
Delima Humairo dari Relawan Respek Peduli, membenarkan, banyak masyarakat tidak mampu yang ia dampingi untuk mendapat penanganan medis tidak punya BPJS Kesehatan.
**Baca juga: Hari Kemerdekaan, Warga Lebak Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak
“Sangat banyak. Biasanya kami berkoordinasi dengan Dinsos agar dibantu PBI-nya, tapi kan ada waktu juga. Karena ngejar tindakan kami buatkan BPJS mandiri, adapun nanti ke depan dialihkan ke PBI itu hal lain. Tapi memang di lapangan banyak sekali mereka yang benar-benar membutuhkan tapi enggak terdaftar di PBI,” ungkap Delima.
Kabar6.com masih berupaya untuk bisa mengkonfirmasi hal tersebut kepada BPJS Kesehatan.(Nda)
