Kabar6-Bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) yang berhari-hari menumpuk di kantor desa di wilayah Kabupaten Lebak ditarik ke gudang Perum Bulog setempat.
Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Lebak Umar Said dalam keterangan yang diterima Kabar6.com membenarkan penarikan beras yang sudah didistribusikan oleh pihak transporter yang ditunjuk Bulog yakni PT Yasa Artha Trimanunggal.
Umar menjelaskan, penarikan tersebut menyusul surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengenai penundaan bantuan pangan beras.
“Penarikan beras didasarkan pada Surat Bapanas untuk penghentian sementara sejak 8-14 Februari selama masa tenang pemilu, dan akan dijadwalkan kembali pendistribusiannya oleh transporter,” kata Umar Said, Kamis (8/2/2024).
Umar mengatakan, jumlah alokasi bantuan pangan CBP untuk alokasi bulan Januari 2024 sebanyak 171.127 PBP (Penerima bantuan pangan).
“Pagu dan penerima bantuan pangan sudah ditentukan dari data BNBA (by name by address) Kementerian Koordinator PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan),” ujar Umar.
Terpisah, Koordinator Wilayah PT Yasa Artha Trimanunggal Richo Adrian Putra mentargetkan, penarikan beras dari tiap-tiap kantor desa akan selesai dalam dua hari.
“Memang sebagian sudah salur semua tapi memang ditarik kembali ke Bulog. Dari Target kita insya Allah dua hari inu mudah-mudahan bisa kita tarik semua kalau tidak ada trouble di jalan,” kata Richo.
**Baca Juga: Rencana 2025 Dibangun Double Track KRL Lintas Rangkasbitung – Merak
Richo mengatakan, jika terdapat penurunan mutu kualitas beras karena penundaan waktu penyaluran beras ke penerima bantuan, maka akan dilakukan penggantian.
“Makanya kita tarik lagi nanti bisa kita tukar nantinya, jadi nanti beras yang fresh. Selain memang terkait pemilu, ini juga untuk kita mengecek beras jangan sampai beras rusak kita bagikan ke masyarakat, kan enggak boleh,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Rahong Kecamatan Malingping Ubed Jubaedi menyebut beras yang datang ke kantor desa Rahong tidak sesuai jumlahnya dengan data penerima tahun sebelumnya.
“Di Rahong jumlah yang dikirim kurang, ketidaksesuaian jumlah ini juga terjadi di seluruh desa di Malingping. Makanya saya tolak beras itu karena enggak sesuai dengan jumlah penerima,” ungkap Jubaedi.
Ia juga mempertanyakan kenapa tidak ada informasi mengenai bantuan pangan CBP tersebut. Menurutnya, penyaluran beras ke masyarakat tidak melibatkan pihak pemerintah desa.
“Enggak tau alasan PT (transporter-red), semenjak turun juga enggak ada pihak PT ngebagiin. Pokonya beras turun ke desa aja dibiarkan enggak ada instruksi, lalu apakah mereka mampu memanggil seluruh penerima?” tanyanya.(Nda)
