Kabar6-Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan, ke Markas Polda (Mapolda) Banten di Kota Serang, Senin (29/2/2016), kiranya dimaanfaatkan Kepala Desa (Kades) diwilayah itu untuk curhat.
Curhat para Kades itupun cukup beragam. Mulai dari adanya desa yang belum punya kantor, hingga pertanyaan apakah desa bisa digunakan untuk menyejahterakan para guru ngaji dan guru honor.
“Bagaimana ini pak, masih banyak desa yang belum punya kantor. Ya seperti saya ini. Selama ini kita kayak kalong, pindah-pindah. Bisa tidak kita gunakan dana desa untuk membangun kantor?,” tanya Mafruha, Kades Pegandikan, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, di Masjid Al-Bantani, Kota Serang, Banten, Senin (29/02/2016).
Luhut yang dihadiahi beragam pertanyaan soal dana desa itupun dengan tegas menjawab, bahwa penggunaan dana desa tidak boleh dicampuradukkan dengan program lainnya. Ini dikarenakan Presiden Jokowi sudah memiliki agenda kesejahteraan bagi warga Indonesia.
“Tidak boleh digunakan campur-campur, karena sudah ada program masing-masing. Dana itu untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat. Kalau ekonomi baik, akan mengurangi kesenjangan,” kata Luhut lagi. **Baca juga: Truk Molen Terguling Timpa Honda Jazz di BSD.
Dimana, dana desa juga bisa menjadi salah satu cara untuk menangkal gerakan radikalisme, yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. **Baca juga: Menkopolhukam Dorong Pembangunan di Banten.
“Karena itu, dana desa diharapkan bisa menjawab persoalan perekonomian masyarakat agar tidak beralih pada kelompok-kelompok terorisme,” tegasnya.(tmn)
