Kabar6-Basarnas menggelar pelatihan lima tugas wajib mereka di Banten, yakni kecelakaan kapal, pesawat, penanganan khusus, tanggap bencana dan membahayakan manusia. Pelatihan dikhususkan menangani people smugling atau imigran gelap yang melintasi perairan Banten, terutama Selat Sunda.
“Di Banten, isu yang akan kita latihkan kecelakaan pelayaran yang dikaitkan dengan pengungsi warga negara asing. Kadang-kadang mereka tidak mau di evakuasi oleh kita,” kata Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Didi Hamzar, ditemui di Hotel Grand Mangkuputra Cilegon, Banten, Kamis (29/08/2019).
Basarnas diminta melakukan aksi cepat tanggap dalam kurun waktu 28 menit, sejak laporan kebencanaan diterima pihaknya. Sedangkan terkait imigran gelap, Basarnas diminta tidak mudah membawa para imigran ke daratan.
Korps baju orange ini diminta memahami kepentingan para imigran melakukan perjalanan laut, seperti kepentingan politik, termasuk jaringan teroris ataukah narkotika, sosial budaya atau kejahatan lain di negara asalnya. Sehingga nantinya tidak memberatkan pemerintah Indonesia dalam hal penanganan imigran.
“Basarnas harus mencermati mereka punya kepentingan politik, teroris, narkoba atau lainnya. Kita juga jangan gampang membawa mereka ke daratan, karena harus memberi makan dan kebutuhan hidup mereka berbulan-bulan,” terangnya.
Penanganan imigran sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016, tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dimana isu pengungsi dan pencari suaka telah menjadi sorotan baik dari dalam negeri maupun internasional. Di Indonesia tercatat ada 13.840 jiwa, yang terdiri dari 9.795 pengungsi dan 4.045 pencari suaka.
Sedangkan data dari United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), jumlah pengungsi dan pencari suaka dalam beberapa tahun belakangan terus mengalami peningkatan bahkan menjadi krisis pengungsi terparah sejak Perang Dunia ke dua.
**Baca juga: Pelantikan DPRD Tangsel, Dewan Pensiun Banyak yang Absen.
Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi silang dunia, sehingga menjadi tempat yang sangat strategis untuk transit para pengungsi, terutama pengungsi atau imigran gelap.
“Ini sudah di Perpres kan tentang penanganan isu ini. Jangan juga tugas kita melanggar HAM ataupun memberatkan negara kita,” jelasnya.(Dhi)
