Kabar6-Seiring pesatnya investasi di Provinsi Banten, berbanding lurus dengan dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan industri.
Akibat kejadian itu, Provinsi Banten terancam menjadi daerah tidak layak huni apabila pencemaran lingkungan terus menjadi dan dibiarkan begitu saja tanpa ada kesadaran bersama.
Hal itu diakui, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Provinsi Banten, Husni Hasan, kepada kabar6.com, selasa (17/9/2019).
Menurut Husni, luas lahan Provinsi Banten hanya mencapai 8,6 ribu meter persegi dengan jumlah penduduk mencapai 12 juta orang, jumlah itu terbilang lebih sempit dibandingkan dengan daerah lain, seperti Jabar dan Sumatera utara.
Saat disunggung berapa tahun lagi Provinsi Banten bisa saaja menjadi daerah tidak layak huni, kata Husni bisa terjadi kapanpun, bergantung kesadaran dari semua pihak.
“Tidak bisa kita prediksi berapa tahunnya, justeru harus kita kendalikan. Kalau tidak dikendalikan bisa saja dalam waktu yang singkat. Sekarang saja pencemaran sudah terjadi, sekarang saja tingkat kekhawatiran kuta terhadap pencemaran sungai sudah muncul,” tandasnya.
Oleh karena itu, kata dia, jika pencemaran lingkungan tidak diawasi dengan ketat, tidak menutup kemungkinan kedepan nantinya Provinsi Banten akan menjadi salah satu daerah yang dinyatakan tidak layak huni oleh penduduk akibat dampak pencemaran lingkungan yang terjadi.
**Baca juga: Alih Pungsi Lahan Pertanian Di Banten Sangat Tinggi Berdasarkan Penelitian Unpad.
“Kita itu (Banten,red) berada diurutan ke empat daerah terkecil secara Nasional. Tapi kita swbagai daerah tujuan investasi nasional. Banten duduki ranking pertama sebagai daerah tujuan investasi. Akibatnya, seiring investasi yang menumpuk tadi berbanding lurus dengan degradasi lingkungan,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya terus berfikir keras agar keberadaan investor di Provinsi Banten tersebut bisa lebih memberikan dampak positif ketimbang dampak negatis yang muncul.(Den)
