oleh

Banten Siapkan Program Padat Karya Bagi Korban PHK Covid-19

image_pdfimage_print

Kabar6- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten sudah mempersiapkan program bantuan padat karya bagi korban PHK di tengah pandemi covid-19 di Bumi Jawara.

Program itu menjadi satu dengan jaring pengaman sosial dan penanganan covid-19 lainnya sebesar Rp 1,22 Triliun.

“Didalamya sudah masuk program itu (program padat karya). Jadi ada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penanganan jaring pengaman sosial,” kata Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti, dalam keterangan resminya, Minggu (12/04/2020).

Selain program padat karya, dana sebesar itu pun digunakan untuk memberikan bantuan bagi 670 ribu Kepala Keluarga (KK) terdampak covid-19, melalui program jaring pengaman sosial. Awalnya, Pemprov Banten hanya menganggarkan Rp 46 miliar yang di alihkan ke dalam Belanja Tak Terduga (BTT).

Untuk skema pemberian sendiri ada beberapa opsi, bisa dalam bentuk bantuan padat karya. Lalu bisa juga membuat usaha baru melalui usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menegah (IKM).

“Alokasi itu salah satunya diperuntukan bagi jaring pengaman sosial untuk 670 ribu KK, masing-masing Rp 500 ribu per bulan. Sementara waktu ini (program) dalam jangka waktu dua bulan dulu, sambil melihat perkembangan dan keuangan yang tersedia,” terangnya.

Ia mengungkapkan, di Banten terdapat 16.730 industri baik besar, menengah, dan kecil. Penekanan pemerintah agar memberikan perhatian terhadap warga yang terdampak Covid-19, tim sudah menghitung termasuk di dalamnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Banten.

**Baca juga: DPRD Banten Desak Dana Bantuan Covid-19 Segera Cair.

Menurutnya, pemerintah pusat  memberikan dukungan penuh untuk memberi bantuan terhadap masyarakat terdampak.  Bantuan diberikan bersama dengan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.

“Pemprov Banten sudah melakukan simulasi dan mencoba menghitung berapa dana yang dibutuhkan. Menghitung juga proyek-proyek pemerintah yang bisa kita geser atau realokasi anggarannya. Perhatian pemerintah juga terhadap hajat hidup masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya,” tegasnya. (Dhi)

Print Friendly, PDF & Email