Kabar6–Bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota pada Tahun 2020 mendatang, masih memungkinkan untuk ditambah. Meski begitu, penambahan bankeu juga tergantung dari usulan kabupaten/kota.
Ketua Harian Banggar DPRD Banten, Muhlis mengatakan, untuk saat ini Bankeu yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih sama seperti yang disusulkan pada 2019 yaitu sebesar Rp365 miliar.
Namun, dirinya mengakui jika anggaran Bankeu untuk tahun 2020 masih memungkinan untuk di tambah.
“Seperti yang dulu kita sampaikan, penambahan itu tergantung usulan dari kabupaten/kota. Dan, itu masih memungkinkan ditambah,” kata Muhlis saat dihubungi melalui telepon, Rabu (16/10/209).
Terkait adanya permintaan dari Kabupaten Pandeglang yang berharap Pemprov Banten untuk menaikan anggaran bankeu untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Muhlis mengaku, pihaknya masih menunggu pengajuan anggaran dari kabupaten/kota.
“Yang jelas, kalau berhubungan dengan hajat hidup orang banyak itu kita akan dorong. Termasuk juga untuk pilkada. Makanya kita akan lihat pengajuannya. Dan, kan tidak mungkin Bankeu cuma buat pilkada saja,” katanya.
Diketahui, pada 2020 mendatang setidaknya terdapat empat kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada, yaitu, Kota Cilegon, Kota Tangsel, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.
Bankeu yang dianggarkan untuk kabupaten/kota pada APBD 2020 senilai Rp365 miliar. Rinciannya, Kabupaten Lebak Rp55 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp50 miliar dan Kabupaten Serang Rp60 miliar. Sementara untuk kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon dibagi rata senilai Rp40 miliar.
Lanjut Muhlis, Bankeu yang nantinya akan digelontorkan harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022.
“Yang penting harus sinkron dengan RPJMD. Bankeu haruslah digunakan untuk pembangunan kebutuhan dasar masyarakat yang telah disinkronkan dengan RPJMD. Soal penambahan anggaran juga sangat memungkinkan, yah why not,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana penambahan Bankeu untuk kabupaten/kota pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2020.
“Bankeu enggak nambah, karena harus dibagi. Contohnya saja Pandeglang udah sampai Rp600 miliar lebih. Kalau duitnya dikasih ke kabupaten/kota, kita kelolanya gimana,” kata WH.
Terkait permintaan sejumlah kabupaten/kota yang meminta penambahan Bankeu karena pada 2020 mendatang akan menyelenggarakan Pilkada, mantan Walikota Tangerang itu juga menilai hal itu sah-sah saja. Meski begitu, dirinya akan terlebh dahulu melihat kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemprov Banten.
“Boleh-boleh saja, nanti kita lihat kemampuan anggarannya,” katanya.
Saat ditanya apakah anggaran yang dialokasikan sudah ideal, menurut WH, hal tersebut belum ideal.
“Orang plafonnya segitu jadi ngga bisa dikatakan ideal. Kalau ideal mah enggak usah dibantu,” ujarnya.
Ia juga menegaskan jika posisi pemerintah daerah baik itu provinsi dengan kabupaten/kota masih sejajar. Hanya saja yang membedakan adalah masalah kewenangan.
“Kalau provinsi kan kewenangannya itu SMA, SMK dan SKh, lalu jalan-jalan provinsi. Kabupaten/kota itu dari mulai SD sampai SMP. Soal intervensi bisa saja dalam rangka tugas penyelenggara pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Mislkan ada intruksi Presiden, yah baru kita intervensi,” katanya.
Sebelumnya juga, Bupati Pandeglang, Irna Nurulita meminta Pemprov Banten untuk menambahkan bankeu 2020. Hal itu dikarenakan PAD Kabupaten pandeglang hanya mencapai Rp220 miliar, sementara anggaran dasar masyarakat yang harus dipenuhi setiap tahunnya mencapai Rp150 miliar.**Baca juga: Ingin Seperti Bandung, Bupati Pandeglang Bertemu Tim Ridwan Kamil.
Penggunaan APBD Kabupaten Pandeglang untuk keperluan Pilkada dikhawatirkan akan mengganggu kebutuhan dasar masyarakat dan infrastruktur Kabupaten Pandeglang.(Den)
