oleh

Balon PDI Perjuangan Tangsel Mesti Berkantong Tebal

Kabar6-Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), besok mulai membuka tahap pendaftaran Bakal Calon (Balon) Walikota untuk didorong maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember mendatang.

 

 

Dalam penjaringan Balon Walikota ini, Partai berlambang Banteng Moncong Putih itu juga telah membuat ketentuan khusus atau pakem sebagai landasan.

 

Ini sesuai dengan hasil Kongres IV di Bali pekan kemarin, yang kembali mengusung Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Umum.

 

Ketua Tim Penjaringan PDI Perjuangan Kota Tangsel, Iwan Rahayu mengatakan, ketika calon kandidat yang sudah mendaftar dan mengembalikan formulir, juga harus menyertakan sejumlah dokumen.

 

Ia memastikan, bahwa proses pendaftaran balon yang dibuka untuk umum itu, semua biaya politik dibebankan kepada balon yang diusung.

 

“Termasuk membayar honor saksi di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ditanggung oleh balon tersebut,” kata Iwan kepada wartawan di kawasan Buaran, Kecamatan Serpong, Kamis (16/5/2015).

 

Ia pun mengingatkan, balon walikota yang akan diusung wajib tunduk dan ikuti dalam kontrak politik partai. Terlebih, jika calon terpilih mulai menakhodai daerah yang dipimpinnya.

 

Iwan Rahayu secara tegas menyampaikan, bahwa nantinya sosok yang diusung jangan sampai melanggar kontrak politik dengan partai. Artinya, kebijakan yang dibuat harus pula tidak menyimpang dengan visi-misi partai pengusung.

 

“Harus ada kontrak politik kedepannya. Jangan sampai PDI P cuma dijadikan perahu,” ujar Iwan.

 

Saat ditanya kontrak politik apa yang telah ditetapkan partai berlambang moncong putih itu, Iwan mengaku tidak dapat memaparkannya. ** Baca juga: Polisi Tewas di FM3, Unit SPK Polsek Pademangan

 

Dikatakannya, kontrak politik yang dimaksud nantinya baru akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI P erjuangan. Sedangkan pengurus di tingkat daerah hanya menjalankan kebijakan yang dibuat pimpinan pusat.

 

“Itu (kontrak politik nanti urusan DPP). Sampai sekarang memang belum dibuat,” ujarnya.(yud)

Berita Terbaru