Kabar6-Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banten tahun 2015, yang digelar Minggu (30/11/2014), sempat berlangsung riuh. Itu terjadi saat Pimpinan DPRD Banten, dicecar soal rencana pembagian jatah proyek pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2015, untuk pimpinan dan anggota dewan.
“Kami minta pimpinan menjelaskan postur APBD, struktur hibah dan bansos yang rawan disalahgunakan dan menjadi sorotan,” ujar Anggota Fraksi Demokrat DPRD Banten, Herry Rumawatine dalam interupsinya, sesaat sebelum Raperda APBD 2015 disahkan menjadi Perda.
Ya, Herry meminta klarifikasi dari pimpinan dewan, terkait informasi yang beredar, bahwa dalam APBD Banten 2015, setiap anggota dewan mendapatkan jatah proyek Rp 1,5 miliar, pimpinan dewan Rp 3 sampai Rp 5 miliar, ditambah Rp 500 juta untuk pimpinan fraksi dan Rp 250 juta untuk anggota fraksi.
“Jelaskan dan klarifikasi. Apa betul ada atau tidak. APBD ini buat pembangunan, bukan buat bancakan,” tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah berupaya menampik desakan Heri Rumawatin. Dia berdalih, bila pertanyaan itu sedianya disampaikan di Badan Anggaran (Banang), bukan di rapat paripurna.
“Tadi sudah disampaikan, fraksi sudah sepakati, bamus mengagendakan paripurna hari ini. Apa yang disampaikan pak Heri, akan disampaikan di Banang, bukan di Paripurna ini,” jelasnya.
Meski mendapatkan banyak interupsi, RAPBD Banten tahun 2015 akhirnya ditetapkan dan disahkan menjadi Perda Banten. **Baca juga: Layanan PLN Ganggu Rapat Paripurna DPRD Banten.
Selepas Rapat Paripurna, Pelaksana Harian Ketua Banang DPRD Banten, FL Tri Satria Santosa, membantah adanya bagi-bagi proyek kepada anggota dewan dan pimpinan, seperti yang dipertanyakan oleh Herry Rumawatine.
“Tidak ada itu, baginya seperi apa, anda cek hibah bansos, tidak ada dewan, kalau penguatan komisi itu di komisi, bukan personal, komisional masuk komisi,” katanya.(tmn/din)
