Kabar6-Bupati Tangerang, Ismet Iskandar menginstruksi kepada jajarannya untuk menggelar operasi yustisi kepada warga pendatang baru yang tinggal di wilayahnya. Hal ini, dilakukan untuk mendeteksi sekaligus mengantisipasi munculnya aksi terorisme di daerah berjuluk kota seribu industri ini. “Saya instruksikan kepada camat, lurah dan kepala desa agar melakukan operasi identitas terhadap para tamu dan pendatang baru. Kegiatan itu, bertujuan untuk mencegah tindakan kejahatan atau aksi terorisme yang setiap saat mengancam keamanan dan ketertiban wilayah,” ungkap Ismet, saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah unsur Muspida, di Hotel Imperial Arya Duta, Lippo Karawaci, Rabu (19/9/2012).
Sebenarnya lanjut Ismet, pemberlakuan wajib lapor kepada para tamu atau pendatang baru telah lama diterapkan. Namun, hal itu sepertinya kurang maksimal dan tidak berjalan dengan baik.
“Ketentuan itu, memang sudah diterapkan sejak lama, namun hasinya kurang efektif. Oleh karenanya, para camat harus membuat surat edaran kepada Ketua RT/RW melalui Lurah/Kades tentang pemberlakukan wajib lapor 1×24 jam bagi pendatang baru. Ketua RT/ RW, Lurah dan kades juga harus mendata ulang warganya dalam rangka antisipasi aksi terorisme,” paparnya.
Ditambahkan Ismet, dalam melakukan operasi yustisi ini, pihaknya meminta kepada para camat, agar segera berkoordinasi dengan apaarat kepolisian dan TNI di wilayahnya masing-masing.
“Terkait kegiatan operasi yustisi atau pendataan penduduk, saya minta kepada para camat untuk segera menindak lanjuti dengan polsek dan koramil setempat,” ungkapnya.
Disamping itu kata Ismet, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk mengaktifkan kembali dan meningkatkan siskamling di lingkungan perumahan-perumahan dan perkampungan guna memantau aktivitas warga yang berpotensi terorisme.
“Dengan meningkatkan kewaspadaan kita juga berperan aktif dalam menjaga kemanan, karenanya seluruh elemenmasyarakat juga turut menjaga keamanan dengan membangun kembali siskamling dan ronda malam,” tuturnya.
Ditegaskannya, pembuatan KTP baru harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Jangan memberi celah kepada masyarakat untuk berbuat kecurangan atau melakukan pemalsuan identitas dan data penduduk yang dapat berakibat fatal dan berdampak luas.(din)
