oleh

Anggota Depeko Tangsel Klaim Cuma Jadi Notulen

Kabar6-Posisi strategis dan peranan penting yang dimiliki Dewan Pengupahan Kota (Depeko), dianggap jauh panggang dari api.

Sebaliknya, para punggawa dalam Depeko justru merasa gerak mereka sangat terbatas, dan tak punya peranan dalam menentukan kebijakan terkait hajat hidup buruh.

Keluhkan itu dilontarkan salah seorang anggota Depeko Kota Tangsel dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Yacob Ismail, Minggu (26/10/2014).

“Kami dari Depeko unsur pengusaha dan serikat kerja, cuma jadi tukang catat (notulen-red) doang,” sungutnya.

Kondisi itu, terang Yacob, terjadi ketika semua tim terjun keluar-masuk sejumlah pasar, untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Yacob juga melihat, selama ini sinergisitas Depeko dengan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tangsel, kurang berjalan baik. Roda organisasi itu terkesan berjalan stagnan, tidak dinamis.

Pria yang bertugas sebagai Bendahara Apindo Tangsel itu juga menceritakan, selama kurun waktu tiga tahun berjalannya Depeko Tangsel, hingga kini belum melakukan kajian ilmiah.

Justru selama ini hanya diminta untuk melakukan atau pengecekan harga pasar saja, tanpa melakukan kajian ilmiah setelahnya. **Baca juga: Rabu Besok, Depeko Tangsel Gelar Pleno Penentuan KHL.

“Yang ada selama ini, Depeko hanya diminta minimal 6 kali selama satu tahun mencatat harga pasar. Itu meliputi 60 komponen hidup layak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak ada kajian ilmiah, riset, apalagi studi banding,” papar Yacob.(yud)

Berita Terbaru