Kabar6-Alokasi dana sebesar 4,9 Milyar yang dianggarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk pemeliharaan rumah dinas walikota dan wakil walikota, dinilai tak masuk akal. Hal itu diungkapkan, Zaki Mubarok, seorang Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
“Itu sangat tidak masuk akal, jika anggaran pemeliharaan rumah dinas sampai 4,9 milyar,” ujarnya, Rabu (27/8/2014).
Menurutnya, anggaran untuk pemeliharan rumah dinas itu, idealnya hanya dikisaran 1 milyar. “1 milyar saja sudah maksimal. Jadi dibagi dua, masing-masing 500 juta, itu sudah sangat cukup,” tegasnya.
Dia juga menyayangkan, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, yang kurang melihat kondisi masyarakat, dengan meloloskan anggaran itu untuk disahkan dalam APBD.
“DPRD nya juga berarti tidak pro rakyat. Masa meloloskan anggaran sebesar itu. Masyarakat harus mempertanyakan soal itu,” tukasnya.
Ditanya apakah alokasi itu bisa juga untuk mengcover biaya kegiatan SKPD yang ditenggarai kerap menggunakan sewa gedung, Zaki tidak mengamini sama sekali.
“Tidak ada itu, masing-masing kan punya alokasi anggaran sendiri-sendiri,” ucapnya. **Baca juga: Capai Rp. 4,9 Miliar, Biaya Rumah Dinas Dianggap Wajar.
Sayangnya, pihak DPRD Kota Tangerang belum dapat dimintai penjelasan persoalan anggaran tersebut. Pasalnya, dikabarkan mereka tengah melakukan perjalanan dinas ke Daerah Istimewa (DI) Jogjakarta. **Baca juga: Ini Jalan Provinsi Banten yang Rusak di Tangsel.
“Pimpinan dan anggota pada berangkat semua kunjungan ke Jogja,” kata Kurtubi, salah seorang sequrity di Gedung DPRD, Puspemkot Tangerang.(Ges)
