Kabar6-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang turut menyoroti terkait alih fungsi lahan, sehingga terjadi genangan air mencapai ratusan titik di Kota Tangerang.
Hal itu dikatakan oleh Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Arief Wibowo. Ia mengatakan, terjadinya genangan air yang ketinggian cukup bervariasi di benarkan bahwa itu telah terjadi alih fungsi lahan.
Meski demikian, Rencana Umum Tata Ruang harus dijalankan untuk melakukan pemetaan wilayah agar tidak terjadi alih fungsi lahan.
“Sehingga terjadinya kerusakan – kerusakan ekologis atau lingkungan,” ujar Arief saat dimintai keterangan, Minggu (21/2/2021).
Alih fungsi lahan tersebut, Dirinya menilai karena secara massif pembangunan perumahan. Dimana sebelumnya wilayah tersebut menjadi resapan air, saat ini telah menjadi perumahan.
“Ya air ga kemana-mana lagi, terjadilah banjir,” katanya.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Tangerang terdapat 131 RW titik banjir dari 47 Kelurahan yang tersebar di 13 Kecamatan. Hal tersebut karena sepekan terakhir kota Tangerang diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi.
Menanggapi kepungan banjir, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan banjir yang melanda bukan saja tanggung jawab Pemkot Tangerang, tapi juga Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat.
“Banjir yang melanda Kota Tangerang dalam beberapa hari ini bukan saja menjadi tanggung jawab Pemkot Tangerang. Namun, juga Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat,” kata
Gatot seperti dilansir dari BantenExpres.
Oleh sebab itu, Gatot mendesak Pemkot Tangerang agar segera mengevaluasi tata kelola pengelolaan air bersama Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat.
“Segera evaluasi tata kelola pengelolaan air dan evaluasi penanganan banjir bersama Pemkot Tangerang, Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Seperti keberadaan situ/danau yang berada di Kota Tangerang itu bukan milik pemerintah daerah melainkan Pemerintah Pusat yang dikelola Pemerintah Provinsi Banten.
Selama ini Kota Tangerang, sering menjadi langganan banjir setiap penghujan tiba, kata Gatot, salah satu penyebabnya adalah tata kelola pengelolaan air yang tidak maskimal.
“Juga adanya bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan aturan. Semisal melabrak garis sepadan sungai atau badan jalan, juga berdiri diatas lahan yang memang bukan peruntukannya. Sehingga menyebabkan pembuangan air terhambat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Bangunan-bangunan yg dibahu jalan, yang dibibir sungai, yang melanggar segera ditertibkan. Selain itu, Ia juga meminta Pemkot Tangerang untuk memasukan masalah banjir sebagai program perioritas dalam RPJMD Kota Tangerang yang tengah di godok.
“Segera masukan dalam RPJMD Kota Tangerang sebagai program unggulan atau perioritas, masalah banjir ini,” ujarnya.
Lanjutnya, apa yang sudah dilakukan Pemkot Tangerang dalam menangani banjir selama ini sudah sesuai yang diharapkan.
“Saat ini apa yang sudah dilakukan Pemkot Tangerang dalam menangani persoalan banjir sudah cukup bagus. Hanya saja harus terus dilakukan evaluasi,” terangnya.
“Sekali lagi, ini bukan saja tugas Pemkot Tangerang. Tapi juga bersama-sama Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat agar ke depan banjir di Kota Tangerang mudah diatasi, dapat diminimalisir,” imbuhnya.
**Baca juga: Drainase Tak Berfungsi & Alih Fungsi Lahan Penyebab Genangan di Kota Tangerang
Gatot menambahkan, partainya–PDI Perjuangan juga membuka posko-posko dan dapur umum disemua wilayah yang terdampak banjir.
“Saya perintahkan anggota-anggota F-PDI Perjuangan di dapilnya masing-masing untuk membuka posko dan dapur umum. Untuk meringankan warga yang terdampak banjir, kita sediakan makanan jadi (matang) dan sembako,” tandas Gatot.(Oke)
