Kabar6-Politik dinasti masih dianggap sebagai ancaman demokrasi, lantaran masih adanya intervensi dari kekuasaan ke dalam sistem demokrasi itu sendiri, meskipun dalam proses pemilihan tampuk pimpinan tertinggi melalui pesta demokrasi.
Keputusan keluarga dianggap sebagai suara dan aspirasi masyarakat. Sehingga keinginan dan kondisi masyarakat tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.
“Bahkan setiap keputusannya pun akan menjadi keliru, dikarenakan akan terjadinya ketidak sesuaian dari hasil keputusan yang tak sesuai dengan harapan masyarakat Banten,”ujar Nedy, mantan aktivis KMS 30 ini, Kamis (24/11/2022).
**Baca Juga: HMI MPO Desak APH Usut Tuntas Dugaan Cabul Oknum Anggota DPRD Pandeglang
Politik dinasti tidak bisa dibiarkan, karena pada dasarnya kekuasaan sangat dekat dengan korupsi. Terlebih, kelompok dinasti akan menggunakan segala sumberdaya yang ada untuk mempertahankan kekuasaannya.
Pendidikan politik, Parpol yang terbuka, peran aktif dan kritis masyarakat bisa meminimalisir terjadinya dinasti politik.
“Sikap kesadaran politik di Banten masih minim, sehingga ini menjadi peluang bagi para feodal dinasti untuk meraup keuntungan di balik minimnya melek politik masyarakat,” ujar Uday Syuhada, Akademisi Banten.
Mahasiswa sebagai kaum akademisi yang dikenal dengan slogan agent of change atau agen perubahan, harus bisa memberi kesadaran politik ke masyarakat dan berperan aktif mengkritisi pemerintahan.
“Saat situasi politik saat ini peranan mahasiswa sangat dibutuhkan dalam mengawal kesadaran politik terhadap pemuda mahasiswa maupun masyarakat, agar terciptanya demokrasi yang berkualitas dan dinamis,” ujar Wildan, Wapres UIN Banten.(Dhi)
