Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dalam waktu dekat akan membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda).
Raperda yang akan dibahas yakni Raperda Perubahan APBD 2021, Raperda APBD 2022, Raperda Dana Cadangan Pilkada 2024 dan rancangan awal Raperda RPJMD. Badan Musyawarah (Bamus) DPRD telah menjadwalkan pembahasan raperda tersebut.
“Jadi memang harus dipansuskan. Insya Allah pembahasannya akan dilakukan di akhir September ini,” kata Ketua DPRD Lebak M. Agil Zulfikar kepada Kabar6.com, di Gedung DPRD Lebak, Rangkasbitung, Senin (20/9/2021).
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, komposisi panitia khusus (Pansus) yang akan membahas raperda tersebut akan digodok.
“Karena kebetulan bersinggungan dengan pembahasan rapat kerja komisi dengan OPD dalam rangka pembahasan anggaran APBD perubahan, maka dari itu komposisi pansus sedang digodok, dan teman-teman di Bapem Perda yang akan menentukan, tentunya berdasarkan rekomendasi masing-masing fraksi,” papar Agil.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak telah mengusulkan kebutuhan anggaran Pilkada 2024. Berdasarkan rencana kebutuhan biaya (RKB) dan rencana anggaran biaya (RAB), KPU mengusulkan sebesar Rp99 miliar.
Ketua KPU Lebak Ni’matullah menjelaskan, anggaran yang diusulkan sudah memperhitungkan jika terjadi pemungutan suara ulang (PSU) serta kebutuhan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19.
“Untuk kebutuhan pelaksanaan Pilkada itu kami usulkan sekitar Rp90 miliar dan sekitar 8 miliar nya untuk kebutuhan protokol kesehatan Covid-19,” kata Ni’matullah.
**Baca juga: BPBD Lebak Minta Analisa BNPB soal Banjir di Rangkasbitung
Pihaknya berharap seluruh kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lancar. Terkait pengajuan dana pilkada, Ni’matullah menyerahkan kepada pemerintah daerah bersama DPRD.
“Kami kan hanya mengusulkan, soal itu (Anggaran) kan tergantung pemerintah daerah,” imbuhnya.(Nda)
