oleh

90 Persen ASN Pemprov Banten Punya Hutang

Kabar6- Sebanyak 90 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Banten berhutang ke Bank Banten dan BJB. Kondisi ini diperparah dengan pengakuan hutang Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten ke BJB, sebesar Rp 800 miliar untuk penanganan covid-19.

“Duitnya (di Bank Banten) dipinjam PNS, ya hampir 90 persen PNS di Pemprov Banten punya hutang,” kata Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Epi Rustam, melalui pesan singkatnya, Selasa (19/05/2020).

Perlu diketahui bahwa WH telah menandatanganiĀ Letter of Intent (LoI) dengan Pemprov Jabar, termasuk meminta bantuan agar BJB membantu likuiditas Bank BantenĀ dengan menempatkan dana line money market atau pembelian aset yang memenuhi persyaratan tertentu, secara bertahap.

LoI terjadi usai Gubernur Banten, WH, menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 580/Kep.144-HUK/2020 tentang penunjukkan Bank BJB sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov Banten yang terbit pada 21 April 2020.

Sementara, realisasi pajak daerah di Banten sudah mencapai 36 persen dan berada di dua bank, yakni BJB dan Bank Banten. Ketika WH membutuhkan uang cash untuk penanganan covid, BB tidak bisa menyediakan.

“Bukan bangkrut, mau di pakai penanganan covid, dihutang ASN. Duit mah banyak Bank Banten, hanya ada diluar,” jelasnya.

Meski WH memindahkan uang kas Pemprov Banten dari BB ke BJB, namun dia malah meminta masyarakat dan konsumen BB tidak panik dengan melakukan rush money atau penarikan uang secara besar-besaran. Dimana, usai WH memindahkan keuangan daerah ke bank lain, terjadi antrian panjang penarikan uang secara besar-besaran melalui mesin ATM atau dikantor Bank Banten sendiri.

**Baca juga: Banjir Landa Banten, Ketinggian Air Hingga 1 Meter.

“Warga Banten tidak harus menarik uangnya kecuali jika memang ada kebutuhan yang mendesak,” kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, dalam siaran persnya, Selasa (19/05/2020).(Dhi)

Berita Terbaru