oleh

87 Persen Warga Kabupaten Tangerang Sudah Rekam e-KTP

image_pdfimage_print

Kabar6-Antusiasme warga Kabupaten Tangerang untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP terbilang cukup tinggi.

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat, dari 2,9 juta warga yang ada, sekitar 87 persen diantaranya telah melakukan rekam e-KTP.

“Dari jumlah penduduk itu, sekitar 87% sudah melakukan rekam e-KTP. Jadi, sisanya tinggal 13 persen lagi yang belum,” ungkap Kepala Seksi Data Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Oong Sigiartono, Minggu (6/1/2012).

Dijelaskan Oong, sisa yang 13 persen tersebut, akan dimasukkan ke data base dan ikut perekaman susulan secara reguler, karena untuk rekam e-KTP massal telah usai pada akhir tahun lalu.

Perekaman E-KTP reguler ini kata Oong, merujuk pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/ 5184/SJ per 13 Desember 2012.

“Blangko e-KTP masih ditanggung pusat melalui APBN. Jadi anggaran APBD yang sudah dianggarkan pada 2013 ini, akan dikembalikan lagi ke kas daerah,” katanya.

Ditanya, berapa besaran anggaran yang telah dianggarkan melalui APBD 2013 untuk pengadaan blangko e-KTP yang rencananya bakal dikembalikan ke kas daerah, Oong mengaku tak tahu persis berapa nilainya.

Diinformasikan, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui APBD 2012 lalu, telah menganggarkan sekitar Rp22 miliar untuk mencetak e-KTP tersebut.

Namun, anggaran yang sudah dialokasikan itu tidak bisa diserap, karena minimnya peminat atau tak ada pengusaha yang menawar untuk kegiatan tersebut.

“Iya benar, anggaran itu memang sengaja tidak kami serap, karena tidak ada penawar,” ungkap Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad melalui telepon selulernya, kepada Kabar6.com, Jum’at (4/1/2012).

Menurut Iskandar, anggaran yang sedianya dialokasikan untuk pembuatan blangko kartu identitas elektronik ini, telah menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

“Uang itu tak kami pakai dan sudah jadi Silpa. Anggaran itu juga telah dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya.(din)

Print Friendly, PDF & Email