Kabar6-Sebanyak 6 ribu tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terancam dipecat dari pekerjaannya.
Hal itu menyusul adanya kesepakatan antara pihak Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui agar tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap serta status kepegawaian lainnya di tubuh pemerintahan untuk menghapuskan.
Hal itu sebagaimana terungkap dalam rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin (20/1/2020) kemarin.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin mengatakan, sedikitnya ada 15 ribu tenaga honorer dan pegawai tidak tetap dilingkungan Pemprov Banten telah mengabdi.
Dimana, 8700 orang diantara berada di sekolah-sekolah SMA dan SMK negeri se-Provinsi Banten, dengan 6 ribu lagi tersebar di OPD-OPD yang ada dilingkungan Pemprov Banten lainnya.
Dari semuanya itu, lanjut Komarudin, pihaknya memperkirakan akan ada penertiban kepada 6 ribu tenaga honorer dilingkungan Pemprov Banten, untuk selanjutnya diberhentikan dari pekerjaannya.
Berbeda dengan tenaga honorer pendidikan yang keberadaannya dianggap masih dibutuhkan.
“Kalau saya menyebutnya penertiban, bukan penghapusan. Yang 6 ribu ini yang mungkin akan ditertibkan, karena kalau yang dipendidikan masih dibutuhkan,” terang Komarudin, kepada Kabar6.com, Selasa (21/1/2020).
**Baca juga: Hiswana Migas Banten: Ini Awal Cerita Gas LPG Melon Hingga Pencabutan Subsidinya.
Menurutnya, perbantuan tenaga honorer pendidikan dianggap masih dibituhkan, hal itu menyusul kuota pembukaan dan penerimaan CPNS yang masih sedikit.
Sementara, jumlah ruang kelas yang dibangunkan oleh Pemprov Banten terus diperbanyak jumlah, selain kegiatan belajar mengajar disekolah-sekolah juga sampai terganggu akibat adanya pengurangan kepada guru honorer pendidikan yang sebelumnya ikut mengajar.(Den)
