oleh

45 Persen Warga Tangbar Miskin, Gebrak Pakumis Dinilai Gagal

Kabar6-Sebanyak 45 persen dari 700 ribu warga yang ada di Tangerang Barat (Tangbar), saat ini hidup dibawah garis kemiskinan.

Angka itu, menunjukkan bahwa program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis) yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang sangat tidak menyentuh sasaran.

Dari jumlah penduduk miskin yang dirilis Tim Percepatan Pemekaran Daerah (TP2D) Tangbar tersebut, maka dapat dipastikan program Gebrak Pakumis telah gagal dan tak mampu menekan tingginya laju kemiskinan di daerah berjuluk kota seribu industri ini.

“Kemiskinan di wilayah Tangbar memang begitu merata, khususnya pada wilayah Kecamatan Solear, Kresek, Gunung Kaler dan Kronjo,” ungkap Ketua TP2D Tangbar, Isbandi, kepada Kabar6.com, Minggu (23/12/2012).

Program Gebrak Pakumis kata Isbandi, hanya sebagian tindakan untuk membantu kebutuhan papan bagi masyarakat setempat. Namun, untuk kebutuhan lainnya belum bisa terpenuhi.

“Program ini, kurang tepat sasaran, karena bangunannya pun jauh dari kelayakan untuk dihuni. Sebab, rumah yang dibangun itu hanya senilai kisaran Rp5 juta/rumah,” tuturnya.

Sebaiknya lanjut Isbandi, Pemkab Tangerang harus cerdas dalam berinovasi serta membuat program andalan untuk menanggulangi persoalan itu.

“Menurut saya, program pengentasan kemiskinan kedepan adalah bagainana caranya meningkatkan kesadaran hidup produktif agar masyarakat dapat terjamin kesejahteraannya melalui pekerjaan yang dilakukan atas dasar inovasi dan kemandirian,” ujarnya.

Ditambahkan Isbandi, kebutuhan tempat tinggal dapat diupayakan dengan menyediakan sarana rumah layak huni bagi masyarakat dengan syarat kepemilikan melalui penyisihan pendapatan secara lunak dan sesuai dengan kondisi kemampuan bayar masyarakat.

“Persoalan ini, tentu menjadi pendorong bagi kami untuk segera mengusulkan proses pemekaran, agar mengurangi beban wilayah administrasi Kabupaten Tangerang,” katanya.

Selain itu, pemekaran daerah otonomi baru Tangbar tersebut, juga merupakan jawaban tepat untuk masyarakat di 9 kecamatan yang ada di wilayah itu.

Hal ini, justru akan memudahkan pembinaan dan pembangunan secara merata bagi pemerintah dalam menciptakan kelayakan hidup masyarakatnya. (din)

Berita Terbaru