oleh

283.509 Warga Banten Dicoret PBI Pusat, Kepala BPJS Kesehatan Serang Bungkam

Kabar6-Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab dinonaktifkannya warga Banten dari kepesertaan BPJS kesehatan yang dibiayai dari PBI pusat.

Padahal, ada sekitar 283.509 warga Banten yang dicoret nama-namanya dari kepesertaan BPJS Kesehatan karena tidak masuk kedalam list BDT.

Kepala BPJS serang, Sofyeni sendiri sampai saat ini belum bisa dimintai keterangannya, untuk mengklarifikasi mengenai penyebabnya, dihubungi melalui HP-nya belum merespon.

Sebelumnya, sebanyak 283.509 warga di Provinsi Banten terpaksa harus dinon-aktifkan kepesertaan BPJS Kesehatannya yabg dibiayai dari PBI pusat karena tidak masuk kedalam list BDT.

Kasi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Banten, Rostina mengatakan, penyebabnya disebabkan oleh faktor pendataan, verifikasi dan validasi sehingga 283.509 penduduk Banten dicoret.

“Ada 283.509 penduduk Banten dinon aktifkan dari PBI pusat karena tidak ada didalam data list BDT,” katanya.

Senada, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengaku belum menerima laporan konkrit mengenai data warga Banten yang dicoret kepesertaan BPJS-nya dari PBI pusat tersebut.

Dirinya mengaku masih menunggu keterangan konkrit dari Dinkes Banten mengenai penyebab awal terjadinya pencoretan nama-nama tersebut, sebelum nantinya Pemprov Banten mengambil langkah selanjutnya dalam memperjuangkan kesehatan masyarakat Banten, khususnya dari kalangan tidak mampu agas bisa terus dibiayai pemerintah.

“Saya belum dapat informasi secara valid, mengapa bisa seperti itu hasil evaluasi dari Dinkes, kalau itu dicoret apa penyebabnya dan apa penjelasannya. Sampai saat ini belum dilaporkan ke saya sebagai Wagub,” kata Andika, kepada Kabar6.com, Rabu (14/8/2019).

**Baca juga: Wagub Belum Terima Laporan Ratusan Ribu Warga Banten Namanya Dicoret PBI Pusat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina mengatakan, kejadian tersebut kemungkinan disebabkan oleh perubahan data penduduk karena disebabkan berpindah tempat, meninggal dan perubahan status.

Oleh karena itu, lanjut Nina, pihaknya mengaku siap untuk menyandingkan data penduduk miskin di Provinsi Banten bersama SKPD terkait jika dilerlukan dalam membantu proses verifikasi dan validasinya data penduduk Banten.(Den)

ID:2659 Responsif

Berita Terbaru