25 Persen Peserta BPJS Banten MBR Belum Punya Rumah

Kabar6-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Banten mencatat, dari sejuta pesertanya, sekitar separuh tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

 

Dari jumlah itu, sebanyak 25 persen belum memiliki rumah.

 

Kebutuhan akan perumahan ini diantisipasi oleh Real Estat Indonesia (REI) Provinsi Banten, dengan menyiapkan sebanyak 12 ribu rumah murah bersubsidi, dengan harga mulai Rp100 juta per unit.

 

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) REI Banten, Soelaeman Soemawinata, ribuan unit rumah itu tersebar di sejumlah kabupaten/kota di antaranya Serang, Lebak, dan Serpong.

 

“Anggota REI Banten dan pengembang perumahan di provinsi ini bisa membangun jauh lebih banyak,” tuturnya dalam diskusi bertajuk Pencanangan Percepatan Implementasi Program Sejuta Rumah untuk Rakyat Banten, di Tangerang, Rabu (3/6/2015).

 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Banten mengaku siap memberikan perlakuann khusus bagi pengadaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

 

Plt. Gubernur Banten, Rano Karno, mengatakan bahwa special treatment yang dimaksud selain diakomodir dengan kemudahan berbagai proses perizinan juga melalui dorongan pengadaan infrasturktur penunjang.

 

“Misalnya di area perumahan belum ada transportasi umum akan kami buka rute angkutan kesana. Program nasional pengadaan sejuta rumah untuk MBR ini butuh kerja sama pemerintah dan swasta,” ujanya.

 

Ribuan rumah yang diluncurkan di Banten kali ini terdiri dari 4.000 unit rumah tapak (landed house) dan 1.000 unit rusunami. Proyek ini bagian dari program penyediaan sejuta rumah dalam lingkup nasional yang diresmikan Presiden Jokowi pada akhir April 2015.

 

Perlunya perlakuan khusus bagi pengembangan proyek rumah murah MBR dikemukakan pula oleh Realestat Indonesia (REI) Dewan Pimpinan Daerah Banten. Hal ini dibutuhkan guna mempercepat implementasi program ini di daerah. ** Baca juga: Terdeteksi “Bodong”, 56 Titik Reklame Ditertibkan Satpol PP Tangerang

 

“Kami ajak pemangku kepentingan di Banten sepakat progra ini strategis dan buruh perlakuan khusus untuk mempercepatnya,” kata Soelaeman. (tmn/din)