oleh

2 Hari Jelang PSBB, Bantuan Masyarakat Dari Pemprov Banten Balum Jelas

Kabar6-Dua hari menjelang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya, bantuan Covid-19 dari Pemerintah Privinsi (Pemprov) Banten kepada masyarakat yang terdampak masih belum jelas kapan akan digulirkan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa menyebut Pemprov Banten masih gagap. Pasalnya, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi secara resmi, mengenai bantuan dari Pemprov Banten kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19.

“Padahal Sabtu, Tangerang Raya sudah PSBB. Secara resmi digroup belum dijawab. Mereka masih gagap. Sudah dari kemarin saya tanya belum direspon,” kata Yeremia, kepada Kabar6.com, Kamis (16/4/2020) malam.

Sebelumnya, sejumlah daerah di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan akan segera melaksanakan PSBB, dan hal itu sudah mendapat persetujuan agar bisa dilaksanakan mulai Sabtu (18/4/2020) besok.

Atas kondisi itu, sambung Yeremia, pihaknya mempertanyakan kesiapan dari pemerintah daerah khususnya Pemprov Banten terkait dengan bantuan dari APBD yang berdasarkan hasil pantauan dilapangam dan hasil konfirmasi kepada pihak Dinsos, sampai saat ini baru sampai pada tahap pendataan.

“Skema pemberian bantuan juga masih belum ada kejelasan pasti, termasuk bagaimana supaya menghindari tumpang tindih antara bantuan dari Pemkot/Pemkab dan juga yang dari Pemerintah Pusat. Padahal persetujuan PSBB sudah keluar sejak tgl 12 April,” ketus Yeremia.

Pada sisi lain Yeremia mengkhawatirkan nasib warga yang berasal dan masih ber-KTP dari luar daerah terancam tidak akan mendapatkan bantuan.

“Karena hal ini juga belum jelas skema pemberian bantuan kepada mereka yang kebanyakan ada dikontrakan, yang sekarang kebingungan menyambung hidup bahkan untuk bayar kontrakan,” tandasnya.**Baca juga: Bupati Terima Bantuan dari Paramount Land 8.000 Paket Sembako Untuk Dampak Covid-19.

Sebelumnya,Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, masih on proses, Rabu (15/4/2020).(Den)

Berita Terbaru