Kabar6-Sebanyak 12.800 tenaga honorer kategori (K2) di Provinsi Banten terancam tidak mendapatkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dari pemerintah pusat dan daerah jelang perayaan Idul Fitri tahun ini.
Pasalnya, sampai saat ini belum ada payung hukum yang jelas yang menyatakan agar honorer diseluruh lingkungan pemerintahan bisa meperoleh uang THR jelang perayaan Idul Fitri nanti.
Ketua Honorer K2 Provinsi Banten, Karno mengatakan, sebanyak 12.800 tenaga honorer K2 tersebar diseluruh daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi se Banten.
Meski begitu, kata Karno, sampai saat ini belum ada satupun produk hukum yang bisa menjamin agar tenaga honorer di Provinsi Banten bisa memperoleh uang THR saat lebaran nanti, agar bisa disamakan dengan ASN, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Padahal, kata dia, keberadaan tenaga honorer juga tidak kalah penting dalam memajukan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
Namun, pada kenyataannya, nasib honorer kurang diperhatikan, salah satunya seperti pemberiaan THR yang belum di ataur dalam aturan pemerintah.
Akibat kejadian itu, sambung Karno, sebanyak 12.800 tenaga honorer di Provinsi Banten terancam tidak akan memperoleh uang THR saat lebaran tahun ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, nasib tenaga honorer masih dikesampingkan.
“Tulis aja begitu, sekitar 12.800 tenaga honorer terancam tidak dapat THR,” kata Karno, kepada Kabar6.com, Selasa (14/5/2019).
Adapun perhatian dari pemerintah daerah, baru datang dari Pemerintah Kota Cilegon, Kota Tangsel dan Kabupaten Serang, yang itu pun, kata Karno, sebagai bentuk perhatian dari Pemda, namun belum sesuai dengan uang gaji yang diterima setiap bulannya oleh tenaga honorer.**Baca juga: Hore, 8.000 Non PNS di Pemkot Tangsel Bakal Dapat THR.
“Adapun bantuan kepada tenaga TKK dan THL, sisanya TKS belum mendapatkan. Padahal, TKS ini jumlahnya mencapai 95 persen dari total keseluruhan tenaga honorer K2 yang ada di Banten,” tandasnya.(Den)
