Kabar6-DPRD Kabupaten Pandeglang menanggapi minimnya serapan anggaran pada APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2018 yang baru mencapai 50 persen.
Wakil rakyat ini meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkiatan dengan infrastruktur untuk menekan pihak pelaksana supaya mengebut pekerjaan fisik. Sehingga masyarakat merasakan
“Semua OPD terutama yang berkaitan dengan Infrastruktur untuk menekan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan agar secepatnya menyelesaikan pekerjaannya dan segera melakukan penyerapan anggaran,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Pandeglang Muhlas, Jumat (16/11/2018).
Muhlas tak berharap kegiatan tahun ini tidak selesai, yang kemudian masuk luncuran pada tahun 2019 mendatang.
“Kita tidak ingin kegiatan 2018 masuk pada luncuran pada tahun berikutnya,” ungkapnya.
Meski pekerjaan fisik harus dikebut, politikus Partai Golkar ini menekankan kepada pelaksana supaya tetap mengedepankan mutu dan kualitas pekerjaan. Sebab masyarakat yang merasa dari hasil pembangunan tersebut.
“Yang lebih penting lagi masyarakat merasakan kepada hasil pembangunan itu,” terang Muhlas.
Sementara Anggota Komisi III lainya, Kumaedi menyayangkan serapan anggaran rendah, pasalnya jika anggaran tahun ini tidak terserap secara maksimal, maka masyarakat Pandeglang sangat dirugikan.
“Kalau serapan anggaran tidak tercapai maka yang dirugikan jelas masyarakat secara keseluruhan,karena hasil Musrenbang Kabupaten yang sudah di plot sesuai anggaran maka imbasnya akan mengurangi pagu-pagu dan lokus-laku (lokasi pembangunan) yang sudah direncanakan akan tertunda dan bisa juga dihilangkan,” sesal Kumaedi.
Politikus PKB ini menyarankan ada pola yang harus dirubah oleh OPD terutama soal waktu pelaksanaan lelang sehingga tidak menumpuk diakhir tahun. Terkait besar atau kecilnya Sipla, menurutnya, tergabung kinerja dari para OPD itu sendiri.
“Silpa kurang apa lebih besar itu tergantung dari kinerja pemerintahan imbasnya Bupati yang harus bertanggung jawab secara keseluruhan nanti di LKPJ tahunan, Silpa harus diwaspadai karena serapan anggaran tidak tercapai maka kita semua yang dirugikan,” harapnya.
Anggota DPRD lainya, Aminudin. Ia menilai kinerja para OPD masih dianggap rendah, Politikis PKB ini meminta OPD untuk meningkatkan kinerjanya.
“OPD Harus meningkatkan kinerjanya,” singkat pria yang akrab disapa Amin.
Asisten Daerah (Asda) II bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Ekbangkesra) Indah Dinarsiani. Ia menyatakan bahwa keterlambatan serapan anggaran diakibatkan terhambat perubahan anggaran.
“Serapan baru 60 persen sekian lah, karena memang yang sekarang ini terhambat perubahan. Kan ada perubahan angkas, tapi sudah ada beberapa yang mengajukan. Pokoknya bulan-bulan ini dikebut, dan Insya Allah bisa tercapai serapannya,” katanya.**Baca juga: Patroli Biru, Polsek Ciledug Bubarkan Pemuda Minum Miras.
“OPD infrastruktur yang mendominasi, teman-teman yang sudah banyak mencapai 100 persen belum mengajukan. Akhir bulan ini ya, mudah-mudahan,” tambahnya. (aep)
